Berita

Selama ini, pembahasan tentang beban kerja guru hampir selalu berhenti pada satu angka: 24 JP.

Angka itu kemudian dijadikan ukuran profesionalisme seorang guru. Semakin terpenuhi jumlah jamnya, maka dianggap semakin baik kinerjanya. Padahal realitas pendidikan di sekolah tidak sesederhana hitungan angka di atas kertas.

24 JP bukan beban yang kecil. Jika satu kali pertemuan dihitung 2 JP, maka dalam satu minggu seorang guru bisa masuk kelas hingga 12 kali pertemuan. Itu baru tugas mengajar.

Di luar itu, banyak guru masih memegang tugas tambahan: menjadi wakil kepala sekolah, wali kelas, pembina kegiatan, panitia sekolah, operator administrasi, hingga menyusun laporan E-Kinerja bagi guru ASN.

Belum lagi berbagai pekerjaan lain yang terus bertambah setiap tahun:

administrasi pembelajaran, input data, dokumentasi kegiatan, publikasi sekolah, hingga berbagai laporan yang sering kali lebih menyita waktu dibanding mempersiapkan proses belajar itu sendiri.

Masalahnya bukan karena guru menolak bekerja.

Masalah utamanya adalah sistem pendidikan hari ini semakin sibuk mengukur hal-hal administratif, tetapi perlahan melupakan esensi utama profesi guru: mendidik manusia.

Guru akhirnya lebih banyak disibukkan mengejar kelengkapan laporan dibanding membangun kedekatan dengan murid.

Padahal pendidikan tidak pernah benar-benar tumbuh dari tumpukan administrasi.

Pendidikan tumbuh dari interaksi yang hidup di dalam kelas.

Dari guru yang punya waktu memahami karakter siswanya.

Dari guru yang bisa mendampingi murid yang tertinggal.

Dari guru yang hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing.

Ironisnya, semakin banyak beban administratif yang dibebankan kepada guru, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk menjalankan peran-peran penting tersebut.

Kita sering berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan.

Namun bagaimana kualitas itu bisa tumbuh jika energi guru habis untuk menyelesaikan pekerjaan administratif yang tidak sedikit?

Kebijakan beban kerja guru tentu dibuat dengan tujuan baik. Tetapi sudah waktunya sistem pendidikan mulai meninjau kembali orientasinya.

Profesionalisme guru seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah JP dan banyaknya laporan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran, pendampingan siswa, kreativitas mengajar, dan dampak nyata yang dirasakan murid.

Sebab pada akhirnya, pendidikan yang baik lahir dari guru yang memiliki cukup ruang untuk benar-benar menjadi guru.

Bukan sekadar menjadi pelaksana administrasi pendidikan. -Mhtr-